Oleh : Yade Trianto
Untuk catatan, kita tidak akan membahas sejarah mengenai Nusantara secara detail, karena sesuai dengan judul sub-bab ini bahwa mencari bukti-bukti keberadaan konsep manajemen dalam sejarah Indonesia, kebangkitannya dalam kehidupan Indonesia modern, serta pengangkatannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dimana sejarah ini dimulai dari masa-masa yang tidak diketahui dengan jelas, hingga masa-masa sejarah modern dari Indonesia. Mulai dari keberadaan dinasti-dinasti kerajaan tua, hingga ke era pendidikan Nasional, baik jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, hingga detik-detik sebelumnya.
Paparan berikut merupakan sebagian (kecil) kasus yang bisa diangkat dalam pengemasan yang sederhana karena mengetahui dengan keyakinan bahwa Indonesia kaya akan budaya dari tiap wilayah, suku, etnis, agama dalam konteks Nusantara Indonesia pada saat ini, dan hubungannya dengan masa lalu. Tentu saja, banyak dari peristiwa yang berkaitan dengan konsep manajemen tidak diikutsertakan dikarenakan kekurangan literatur, dan kekurangan kemampuan melihat dan mengingat dari penulis sendiri. Hal ini menjadi patut disampaikan, mengingat kemungkinan akan adanya pendapat, baik subjektif maupun objektif, yang akan terpicu oleh paparan ini.
Prolog dari Awal Keberadaan
Pada zaman dahulu kala, bentuk Indonesia adalah berupa kerajaan-kerajaan yang menguasai sebagian atau keseluruhan bagian ditambah beberapa bagian Asia Tenggara dalam teritorinya. Berbagai bukti peninggalan sejarah sedikit banyak membantu mengurai tali sejarah dengan baik, sementara yang lainnya menjadi misteri hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan pada awal keberadaan Indonesia diwarnai dengan beberapa nilai-nilai fundamental seperti agama, kesenian, ekonomi, kerajaan, dan sebagainya.
Agama: Reaktualisasi Budaya Nusantara
Membicarakan kepercayaan pribumi dan permasalahannya bertaut salah satu isi dari wujud kebudayaan. Karena kepercayaan adalah sistem religi yang bersifat inti dari semua kebudayaan di seluruh belahan bumi, baik yang kecil, terisolasi, sederhana, maupun besar, kompleks dan maju. Disamping itu, untuk merunut sejarah kehadiran manajemen di Indonesia, tidak lepas dari konteks kebudayaan pada masa lalu. Menurut Chr. Dowson dalam artikel yang dibuat oleh Noerhadi Magetsari:
“... we cannot understand the inner form of a society, unless we understand the religion; we cannot understand its cultural achievements unless we understand the religion beliefs that lie behind them. But, in all ages creative works of a culture are due to a religious inspiration and dedicated to religious end… “ (Magestari, 1980)
Kebangkitan Kepercayaan Asli
“... kerochanian yang khas dari satuan suku atau bangsa yang timbul dan tumbuh secara spontan bersama sukubangsa itu sendiri … (Subagya, 1981)
Ungkapan itu memberikan pengertian bahwa kepercayaan asli tumbuh berkembang sejak awal bangsa Nusantara hadir di bumi, bahkan sebelum bertandang inovasi Hindu-Buddha yang mengembangkan Shiwa–Buddha, jauh sebelum kehadiran inovasi Islam. Perkembangan selanjutnya kepercayaan asli pribumi bangkit kian pesat pada abad ke XV Masehi dan mempengaruhi Siwa-Buddha yang diadaptasi menjadi agama negara absolut (kerajaan), khususnya di wilayah-wilayah yang dipengaruhi Hindu-Buddha (Nusantara barat).
Wayang: Sebuah Kesenian Kuno
Tentang asal-usul kesenian wayang hingga dewasa ini masih merupakan suatu masalah yang belum terpecahkan secara tuntas. Namun demikian, banyak ahli mulai mencoba menelusuri sejarah perkembangan wayang dan masalah ini ternyata sangat menarik sebagai sumber atau obyek penelitian.
Menurut Kitab Centini, tentang asal-usul wayang purwa disebutkan bahwa kesenian wayang mula-mula sekali diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Mamenang/Kediri. Sekitar abad ke-10 Raja Jayabaya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang tersebut ditiru dari gambaran relief cerita Ramayana pada Candi Penataran di Blitar. Cerita Ramayana sangat menarik perhatiannya karena Jayabaya termasuk penyembah Dewa Wisnu yang setia, bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai penjelmaan atau titisan Batara Wisnu. Figur tokoh yang digambarkan untuk pertama kali adalah Bhatara Guru atau Sang Hyang Jagadnata, yaitu perwujudan dari Dewa Wisnu.
Manajemen dalam Pertunjukan Wayang
Yang menarik dari seni perwayangan ini, terlepas dari perubahan bentuknya dari masa ke masa, adalah koordinasi antara kru dari pertunjukan seni tersebut. Pertunjukan wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggana sebagai vokalisnya. Di samping itu, seorang dalang kadang kadang juga mempunyai seorang pembantu khusus untuk dirinya, yang bertugas untuk mengatur wayang sebelum permainan dimulai dan mempersiapkan jenis tokoh wayang yang akan dibutuhkan oleh dalang dalam menyajikan ceritera. Fungsi dalang di sini adalah mengatur jalannya pertunjukan secara keseluruhan.
Dialah yang memimpin semua crewnya untuk luluh dalam alur ceritera yang disajikan. Bahkan sampai pada adegan yang kecil-kecilpun harus ada kekompakan di antara semua crew kesenian tersebut. Dengan demikian, di samping dituntut untuk bisa menghayati masing-masing karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam pewayangan, seorang dalang juga harus mengerti tentang gending (lagu).
Kerajaan Sriwijaya
Tercatat dalam sejarah, bahwa salah satu kerajaan terbesar dan tertua di Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya (sejak tahun 670 M) yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya dahulu dikenal sebagai kerajaan maritim yang kokoh. Dalam perkembangannya, kerajaan ini telah tumbuh, meluas dan terintegrasi secara bervariasi (integrasi dalam heterogenitas). Kerajaan Sriwijaya, dikenal sebagai kerejaan maritime, pusat aktifitas perdagangan internasional, pusat aktifitas pendidikan dan penyebaran keagamaan (Budhisme), dan sebagai pusat pertemuan berbagai bangsa (tempat bercampur). Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki pasukan yang kuat. Teknologi pembuatan perkapalan dan navigasi yang maju, bahkan lebih daripada Cina, seperti yang dikatakan oleh Piere Yves Manguin:
“Sriwijaya menggunakan perahu-perahu besar pada rute transportasi perdagangan di laut di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Beratnya sekitar 250 s.d. 1.000 ton dan panjangnya 60 meter. Perahu-perahu tersebut mampu mengangkut sekitar 1.000 orang, belum termasuk barang.” (Manguin, 1994)
Sistem Pemerintahan
Terdapat tiga bagian pentadbiran di Sriwijaya yaitu pentadbiran diraja tertumpu kepada hal-ihwal raja, bidang kehakiman dan mengutip cukai. Kedua ialah pentadbiran ketenteraan yang diketuai oleh seorang panglima (pratisara) yang menguruskan hal ketenteraan. Bagian ketiga adalah terdiri daripada pentadbiran daerah yang diketuai oleh ketua wilayah atau datu yang bertanggung jawab atas hal-ihwal tanah dan kebajikan serta kesetiaan rakyat.
Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sriwijaya dipegang oleh raja. Untuk menjadi raja, ada tiga persyaratan:
1. Samraj, artinya berdaulat atas rakyatnya.
2. Indratvam, artinya memerintah seperti Dewa Indra yang selalu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.
3. Ekachattra; eka berarti satu dan chattra berarti payung. Kata ini bermakna mampu memayungi (melindungi) seluruh rakyatnya.
Penyamaan raja dengan Dewa Indra menunjukkan bahwa raja di Sriwijaya memiliki kekuasaan yang bersifat transenden. Belum diketahui secara jelas bagaimana struktur pemerintahan di bawah raja. Salah satu pembantunya yang disebut secara jelas hanya senapati yang bertugas sebagai panglima perang.
Dan yang terpenting, prasasti Telaga Batu di Palembang merinci nama jabatan yang hanya mungkin ada di pusat pemerintahan: putra mahkota, selir raja, senapati, hakim, para menteri, sampai pembersih dan pelayan istana. Ini menggambarkan bahwa pada zaman Sriwijaya, telah ada suatu sistem yang terorganisir di dalam tubuh kerajaan.
Masyarakat Sunda
Jika kita melirik sejarah Pemerintahan Sunda masa lampau, yang sumbernya berasal dari fragmen Carita Parahyangan yang diperkirakan berasal dari abad ke-16 Masehi, sistem pemerintahan pada masa itu dikenal dengan istilah tri tangtu di buana, tiga unsur penentu kehidupan di dunia yang terdiri atas prebu, rama, dan resi. Kita tidak bisa memungkiri dan menutup mata bahwa orang yang awam terhadap naskah, kebanyakan menganggap bahwa pengetahuan yang muncul dan berkembang masa kini merupakan produk atau berasal dari orang asing. Ke tiga kata dalam istilah diatas, pada masa kini, dipopulerkan oleh Montesque dengan nama eksekutif, legislatif dan yudikatif (Suryani, tahun publikasi tidak diketahui).
Masyarakat Minangkabau
Di tengah masyarakat Minangkabau kuno maupun modern, dikenal sebuah istilah organisasi “Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo Sapilin”. Istilah ini adalah sebuah konsep kepemimpinan Tripratij, yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau yang mayoritas berdomisili di Sumatera Barat ini, dianalogikan sebagai sebuah tungku (untuk memasak) akan berada dalam posisi stabil jika ditopang oleh tiga buah kaki (batu). Konsep dasar pembagian tugas dalam berorganisasi di masyarakat Minangkabau ini terdiri atas peran Alim Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai. Di masyarakat Minangkabau sendiri, pemimpin berada bersama dan di tengah-tengah rakyat (anggota organisasi). Dalam melakukan tugasnya, pemimpin hanya “ditinggikan seranting, didahulukan selangkah”. Pimpinan dihormati bukan karena pangkat atau darah dan keturunannya tetapi karena kualitas kepemimpinannya (merit system). Posisi Raja di Minangkabau di mata rakyatnya dapat diambil dari pepatah lama “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”. Jadi tidak seperti faham kerajaan Eropa dimana raja memiliki istilah “The King can do no wrong”.
Karena sifatnya yang egaliter dan demokratis itu maka pengambilan keputusan tidaklah dilakukan oleh orang seorang seperti yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan yang bersifat feodal, ataupun diktatorial-totaliter, tetapi melalui proses Musyawarah untuk Mufakat dari unsur-unsur kepemimpinan yang bersifat setara tetapi saling melengkapi dan saling membutuhkan itu. Pada saat sekarang ini, jika kita mengacu kepada perkembangan ilmu manajemen barat, Musyawarah untuk Mufakat adalah hal yang baru. Pada awalnya dikenal sebagai suatu metode pendekatan dalam penyelesaian masalah dengan Soft System Methodology oleh Peter Checkland pada tahun 1991. Lalu pendekatan ini dilanjut-kembangkan oleh Mathiassen dan Nielsen dengan mengatakan bahwa pemecahan masalah dari Soft System Methodology adalah dengan Dialectics (Lars Mathiassen and Peter A. Nielsen, 1989). Dialectic inilah bentuk modern dari Musyawarah untuk Mufakat yang kini dikenal oleh masyarakat Eropa dan dunia pada umumnya.
Gotong Royong di Masyarakat Bali
Dari kebudayaan kuno Bali, yang juga masih terjaga hingga kini di tengah-tengah prilaku masyarakat modern, terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan konsep manajemen secara luas. Budaya ini hingga saat sekarang dipraktikkan dengan sebuah kebudayaan Indonesia modern yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan ekonomi. Contoh yang paling erat kaitannya dengan budaya gotong royong adalah sistem perekonomian dari Koperasi, dibuktikan dengan adanya sebuah institusi pendidikan khusus yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Nasional pada tahun 1990. Budaya gotong royong bahkan pernah menjadi sebuah konsep dalam kabinet pemerintah, yakni pada masa kepemimpinan Presiden R.I. Ibu Megawati Soekarno Putri.
Berbagai kegiatan perekonomian terkait pada kegiatan pertanian, teknologi dan perlengkapan hidup, kemasyarakatan bahkan hingga bidang religi dan kepercayaan di Bali kuno sudah mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep gotong royong. Beberapa di antaranya adalah:
Mesilih-bahu
Mesilih-bahu berasal dari dua kata dasar, yaitu: silih yang berarti pinjam, dan bahu = bahu (secara harfiah) dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah bahu binatang ternak yang biasa digunakan dalam pertanian, semisal sapi dan kerbau. Dengan begitu, kata mesilih-bahu ini berarti saling pinjam binatang ternak antarsatu petani dengan yang lainnya, biasanya dilakukan dalam kerjasama pengolahan tanah (pertanian) di sawah maupun tegalan. Kelompok yang terlibat dalam kerjasama ini berjumlah pada umumnya dua orang petani yang rumahnya saling berdekatan satu sama lain.
Meslisi
Kata ini berarti saling bergantian membantu. Pada intinya, meslisi ini sama dengan mesilih-bahu yaitu sama sama bekerja sama meminjamkan ternak dan membantu sesama petani, namun yang membedakan adalah dari jumlah peserta anggota kerjasama di mana dalam meslisi berjumlah antara 2-5 orang dan berasal dari umur yang sebaya serta tidak terpatok pada sesama desa, melainkan bisa dengan petani dari desa tetangga.
Ngrombo
Kata ngrombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Cirri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya karena usia lanjut, atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti: kerombo (artinya orang yang dibantu), pengrombo (artinya orang yang membantu), romboan (artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan).
Dalam hal keanggotaan banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu: anggota ngarep (anggota penuh, anggota inti), yaitu anggota yang berstatus primer; dan ada anggota romboan (anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu/berstatus sekunder). Dalam beberapa hal, sesuai dengan awig-awig (aturan) banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu.
Metulung
Kata ini berasal dari kata tulung yang berarti tolong atau bantu. Dalam konteksnya, metulung berarti membantu seseorang yang sedang berada dalam keadaan bencana, malapetaka, atau kecelakaan. Ciri khas dari metulung ini adalah sifatnya yang sangat spontan dan kondisi dari pihak yang ditolong memperlihatkan keprihatinan tertentu. Pihak yang ikut serta dalam metulung tergantung dari skala parahnya kejadian, bisa beberapa orang atau mungkin satu banjar.
Ngajakang
Kata ini berasal dari kata ajak, artinya mengajak. Ngajakang berarti menggotong-royongkan. Ciri khas dari jenis gotong royong ini adalah adanya suatu inisiatif dari pihak yang akan mengharapkan bantuan (yang memunyai kerja) untuk mengajukan permintaan (ngajak) kepada pihak-pihak yang akan membantu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menunjukkan spontanitas melainkan adalah sebagai kegiatan yang direncanakan. Jumlah anggota yang ikut serta biasanya tergantung kebutuhan dan berasal dari hubungan ikatan keluarga atau banjar. Orang yang diajak untuk membantu biasanya diberi imbalan atau kompensasi menurut jenis dan cara-cara yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.
Ngedeng
Kata ini berasal dari kata kedeng, artinya tarik. Ngedeng artinya menarik. Dalam konteknya, ngedeng berarti menarik bantuan, baik berupa bantuan tenaga maupun materi. Ciri khas dari ngedeng adalah bahwa pihak yang menarik (ngedeng) itu adalah termasuk anggota atau warga dari suatu kelompok tertentu. Dalam kegiatan ngedeng ini, tampak adanya dua jenis variasi, yaitu: individu ngedeng kelompok (seperti: ngedeng seka, ngedeng banjar, ngedeng patus); lalu kelompok ngedeng gabungan kelompok (seperti: banjar ngedeng soroh/desa).
Ngoopin
Kata ini berasal dari kata dasar oop, artinya bantu. Ngoopin artinya membantu atau menolong. Bantuan dalam kerjasama ini berbentuk tenaga kerja. Bentuk ngoopin ini sendiri bisa bersifat spontan atau direncanakan sesuai kebutuhan.
Kegiatan Perekonomian Jawa Kuno
Apabila kita melirik lingkup ekonomi pada masa Jawa Kuno, dalam beberapa keterangan, yang ada terbagi ke dalam empat katagori, yaitu pegawai pemungut pajak, pengrajin dan pekerja seni, pedagang, serta petani dan petugas pertanian (Tim Wacana Nusantara, 2009). Tidak ada catatan lengkap yang menjelaskan sejak kapan terciptanya pembagian profesi-profesi berikut di masa Jawa Kuno.
Pemungut Pajak
Sebagai pejabat kerajaan, pemungut pajak ditata dengan rapi dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Ditingkat pusat, terdapat tiga kelompok pejabat yang hampir bersama-sama, sang mana katrini, yang terdiri dari pengangkur, tawan, dan tirip. Ketiga pejabat ibi bertanggungjawab atau melakukannya atas rakai. Di bawah pejabat ini terdapat wadwa, parujar, pangurang, pihujang, dan kalang. Dilihat salam susunan hirarki jabatan, tiga serangkai pangkur-tawan-tirip sepertinya termasuk kedalam pejabat pusat sebagaimana tercermin dalam nama-namanya menunjukan nama watek, bukan nama desa.
Kitab Nawanatya yang menyebutkan susunan pemerintahan penting seperti rakai kanuruhan, fungsi utamanya adalah sebagai kepala protokol kerajaan dalam tatacara upacara kerajaan. Selain itu ia juga harus mengurus pedagang-pedagang asing, menyembut dan memenuhi segala kebutuhan tamu-tamu raja. Maka untuk itu rakai kanuruhan harus mengetahui ‘semua bahasa’ dikatakan juga ia bisa memungut uang dari pedagang asing itu, oleh karena itu pejabat ini memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari para pedagang asing.
Para Perajin dan Pekerja Seni
Pengetahuan dan penamaan sepesifikasi dari pekerja seni banyak diketahui dari pengaturan pajak yang dibebankan kepada mereka atau dari barang-barang yang mereka hasilkan. Mereka yang termasuk golongan ini dalam prasasti-prasasti dikenal dengan berbagai istilah diantranya adalah merka yang diduga sevbagai kelompok pengajin adalah angukir (pengukir/pemahat), andyun (pembuat tempayan), angendi (pembuat kendi), apande salwir ning apande (segala macam penempa logam), undhagi (tukang kayu), angapus (pembuat benang atau tali), amaranggi (pembuat hiasan pada benda-benda terbuat dari kayu), anghapu (pembuat kapur), anghanam-anam/agawi kisi, agawi runggi (pembuat keranjang), anghareng (pembuat arang).
Sedangkan mereka yang termasuk kategori pekerja seni adalah anglukis (pelukis), awayang (pemain wayang), men-men (pemain pertunjukan kelling), ijo-ijo (pemain lawak), amidu (penyanyi), amancagah (pembawa berita), anggoda (penggoda, penari ronggeng), dan arketan (pemain topeng). Di samping mereka terdapat jenis-jenis profesi lain seperti amahang/manwring/manambu/mangubar, mangala (tukang celup, kadang-kadang dengan warna-warna tertentu); angula (pembuat gula); dan jalagraha (pengangkut air) (Sedyawati, 1994); (Tim Wacana Nusantara, 2009).
Pedagang
Data mengenai para pedagang dalam prasasti biasanya dikatakan dengan pengaturan mengenai batas-batas barang yang tidak dikenai pajak dan yang kena pajak. Petunjuk mengenai kemunghkinan adanya kelompok-kelompok pedagang dapat diketahui dari jenis-jenis barang yang merekaperdagangkan atau cara-caranya barang-barang dagangan tersebut diangkut. Mengenaia jenis barang-barang dagangan ini terdapat tidak kurang dari 31 macam. Meskipun demikian tidak berarti setiap pedagang mempunyai spesialisasi untuk jenis barang dagangan tertentu. Daftar jenis barang tersebut dapat dikelompokan menjadi empat macam, yakni jenis makanan dan bumbu-bumbuan, jenis sandang, perlengkapan umum dan hewan. Diluar itu terdapat sekelompok orang yang melakukan usaha dalam bentuk jasa pelayanan khususnya pelayanan angkutan, baik menggunakan tenaga hewan, misalnya kuda (atitih) maupun alat angkut lain seperti gerobak (galungan) atau pedati (mapadati), dan perahu (parahu).
Petani dan Petugas Pertanian
Dalam sumber-sumber prasasti sebutan bagi petani selalu dikaitkan dengan wilayah tempatnya hidup. Istilah wanua atau thani mengacu kepada suatu wilayah dimana para petani atau penduduk dsa tinggal. Sebutan untuk penduduknya adalah anak wanua atau anak thani. Dalam prasasti-prasasti banyak yang menyinggung permasalahan pertanian diantranya dalah adanya yang menyebutkan macam-macam jenis tanah yang dapat didayahgunakan oleh para petani, diantaranya yang paling sering disbutkan adalah sawah (sawah), gaga (ladang), kbuan (kebun), renek (rawa). Dari pengelompokan tersebut kaitannya terdapat sedikit petunjuk bahwa diantra para petani tersebut dapat dikelompokan berdasarkan kepemilikan tanah dan lahan garapannya.
Candi Borobudur: Warisan Budaya Termegah
Candi Borobudur adalah sebuah warisan budaya Indonesia yang termegah. Candi agama Buddha yang terinspirasi oleh relief Hindu-India ini, adalah candi terbesar kedua setelah Angkor Wat yang ada di Vietnam.
“... dilihat dari bekas-bekas penghidupan yang ditinggalkan manusia, kita lihat bahwa bagian terbesar dari peninggalan berupa kehidupan keagamaan. Untuk keperluan keagamaannya manusia tidak segan-segan untuk melukis dinding yang 5-7 meter tingginya, dalam keadaan kegelapgulitaan gua, mendirikan bangunan bangunan besar yang kalau dilihat dari teknologi modernpun sangat sukar untuk melaksanakannya. Sebaliknya peninggalan dan kehidupan sehari-hari sedikit sekali bekasnya...” (Magetsari, 1980).
Bangunan Borobudur berbentuk punden berundak terdiri dari 10 tingkat, berukuran 123 x 123 meter. Tingginya 42 meter sebelum direnovasi dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. Candi Budha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Budha di kompleksnya. Enam tingkat paling bawah berbentuk bujur sangkar dan tiga tingkat di atasnya berbentuk lingkaran dan satu tingkat tertinggi yang berupa stupa Budha yang menghadap ke arah barat. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia. Sesuai mahzab Budha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Budha mesti melalui setiap tingkatan kehidupan tersebut.
· Kamadhatu, bagian dasar Borobudur, melambangkan manusia yang masih terikat nafsu.
· Rupadhatu, empat tingkat di atasnya, melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut, patung Budha diletakkan terbuka.
· Arupadhatu, tiga tingkat di atasnya dimana Budha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang. Melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk.
· Arupa, bagian paling atas yang melambangkan nirwana, tempat Budha bersemayam.
Kerajaan Majapahit: Kejayaan Indonesia Kuno
Walaupun memiliki usia yang cukup singkat, yaitu dari 1293 hingga 1389, menurut Serat Pararaton dan Nagarakretagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos. Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang teperinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan (Muljana, 1979).
Ada pun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan. Nagarakretagama pupuh LXXXIX memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.
Gajah Mada
Seorang tokoh yang sangat erat kaitannya dengan kesuksesan Kerajaan Majapahit dalam mewujudkan kedaulatan Nusantara-nya adalah Gajah Mada (1313–1364). Gajah Mada adalah seorang Mahapatih Hamangkubhumi dari Kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Jayanegara (1294–1328), Ratu Tribhuwana Widjajatunggadewi (masa jabatan 1329-1350) dan Hayam Wuruk (masa jabatan 1350-1389).
Menurut Pararaton, Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit sebagai komandan pasukan khusus Bhayangkara. Karena berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara dan mengatasi Pemberontakan Ra Kuti, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1319. Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yakni Aryo Tadah (Mpu Krewes) ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui. Ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberotakan terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya takluk. Akhirnya, pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat secara resmi oleh Ratu Tribhuwanatunggadewi sebagai Patih Majapahit (Mangkudimeja, 1979).
Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa jabatan Hayam Wuruk yang dikenal dengan nama Raja Rajasanagara. Tentu saja, tak lepas dari keterlibatan Mahapatih Gajah Mada. Manuskrip Nagarakertagama (1365) ditemukan waktu Belanda menduduki kediaman Raja Cakranegara di Lombok pada tahun 1894. Sebuah catatan yang dituliskan oleh Prapanca dalam suatu perjalanan (sakral) (Vlekke, 1943). Manuskrip Nagarakertaga ini dengan sangat baik menggambarkan konsep cosmoginos pada tubuh kerajaan Majapahit pada masa jayanya itu, dan tentu saja, seringkali mengagung-agungkan peran Sang Mahapatih dalam kejayaan Kerajaan Majapahit.
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan Majapahit sudah terbilang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang paling rendah (masih dalam lingkup pejabat istana) yaitu: Raja, Yuwaraja/kumaraja (raja muda); rakryan mahamatri kartini; rakryan mantri ri pakirakiran; dan dharmadhyaksa (Tim Wacana Nusantara, 2009).
Raja
Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun. Di samping raja, ada kelompok yang disebut sebagai Bhatara Sapta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Nagarakretagama, dewan ini disebut Pahom Narendra yang beranggotakan sembilan orang; sedangkan dalam Kidung Sundayana disebut Sapta Raja.
Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)
Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nagarakretagama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha. Hayam Wuruk sebelum naik takhta menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Kabalan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri tahun 1295.
Rakryan Mahamatri Kartini
Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit. Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni: rakryan mahamantri i hino, rakryan mahamantri i halu, dan rakryan mahamantri i sirikan. Ketiga penjabat ini memunyai kedudukan penting setelah raja, dan mereka menerima perintah langsung dari raja. Namun, mereka bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah raja; titah tersebut kemudian disampaikan kepada pejabat-pejabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga pejabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti). Oleh sebab itu, banyak para ahli yang menduga jabatan in dipegang oleh putra mahkota.
Rakryan Mantri ri Pakirakiran
Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:
1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi
2. Rakryan Tumenggung atau Panglima Kerajaan
3. Rakryan Demung atau Pengaturan Rumah Tangga Kerajaan
4. Rakryan Rangga atau Pembantu Panglima
5. Rakryan Kanuruhan atau penghubung dan tugas-tugas protokoler
Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara. Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya). Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di Negara daerah (provinsi) yang biasanya disebut mapatih atau rakryan mapatih, dalam Nagarakretagama jabatan patih amangkubhumi dikenal dengan sebutan apatih ring tiktawilwadika. Gelar Gajah Mada sendiri adalah Sang Mahamantri Mukya Rakyran Mapatih.
Dharmadhyaksa
Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:
1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,
2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.
Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta, sang pamget i tirwan, kandhamuni, manghuri, pamwatan, jhambi, kandangan rare, dan kandangan atuha. Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya: bhairawapaksa saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, dan wahyaka.
Paduka Bhatara (Raja Daerah)
Penjabat lainnya yang berada di bawah raja Majapahit adalah sejumlah raja-raja daerah (paduka bhatara) yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah. Biasanya mereka adalah saudara-saudara raja atau kerabat dekat. Dalam pelaksanaan tugas kerajaan, raja-raja daerah tadi dibebani tugas untuk mengumpulkan penghasilkan kerajaan, menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan pertahanan wilayah. Mereka dibantu oleh sejumlah penjabat daerah, di mana bentuknya hampir sama dengan birokrasi di pusat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam hal ini raja-raja daerah memiliki otonomi untuk mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.
Selain pejabat birokrasi yang telah disebutkan tadi, masih banyak sejumlah penjabat sipil dan militer lainnya. Mereka adalah kepala jawatan (tanda), nayaka, pratyaya, drawwayahaji, dan surantani, yang bertugas sebagai pengawal raja dan lingkungan keraton.
Mengenai birokrasi kerajaan, menurut berita Cina dari zaman Dinasti Sung (960-1279), bahwa raja Jawa waktu itu memunyai lebih dari 300 penjabat yang mencatat penghasilan kerajaan. Selain itu, ada kira-kira 1.000 orang penjabat rendahan yang mengurusi benteng-benteng, parit-parit kota, perbendaharaan, dan lumbung-lumbung negara. Sedangkan dalam kitab Praniti Raja Kapa-kapa, diuraikan bahwa ada 150 menteri dan 1.500 penjabat rendahan.
Astadusta dalam Perundang-undangan Majapahit
Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar dan diakui keberadaannya. tidak hanya itu, peninggalan-peninggalan kerajaan tersebutpun hingga samapai saat ini masih bisa terlihat oleh kita. sebuah kerajaan besar ummumnya merupakan gambaran ideal dari sebuah tatanan kenegaraan dan ketatamasyarakatan salahsatunya adalah adanya Astadusta sebagai sebuah kitab perundangan yang didalamnya mengatur kehidupan pada saat itu. Di dalam Kitab Perundang-undangan Majapahit yang disebut Kutara Manawa terdapat 19 macam masalah (bab) yang terbagi dalam 275 pasal. Salah satu di antara kesembilan belas masalah atau bab tersebut adalah astadusta (delapan dusta). Masalah lainnya ialah: kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, masalah budak, astacorah (delapan pencurian), sahasa (pemaksaan), jual-beli-gadai, utang-piutang, titipan, tukon (mahar/mas kawin), perkawinan, paradara (mengganggu isteri orang lain), warisan, parusya (perusakan) dan daparusya (penyiksaan fisik), kelalaian, perkelahian, tanah, dan fitnah (Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1996).
Istilah astadusta diartikan sebagai delapan macam kejahatan yang harus dihukum berat. Kedelapan tindak kejahatan yang termasuk dalam golongan astadusta tersebut adalah: (1) membunuh orang yang tidak berdosa; (2) menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa; (3) melukai orang yang tidak berdosa; (4) makan bersama dengan seorang pembunuh; (5) mengikuti jejak pembunuh; (6) bersahabat dengan pembunuh; (7) memberi tempat kepada pembunuh; dan (8) memberi pertolongan kepada pembunuh.
“Kejahatan seperti mencuri, menyamun, membegal, menculik, mengawini wanita larangan (perempuan yang masih dalam status kawin), membunuh orang yang tidak bersalah, meracuni, menenung, itu semua disebut sebagai perusuh. Jika perbuatannya itu terbukti, maka hukumannya adalah mati. Demikianlah ujar para sarjana yang telah putus dalam kitab hukum Kutara Manawa. Mereka paham membedakan yang jahat dan yang baik; tahu mana jalan yang menuju duka-nestapa dan menuju surga. Barang siapa memihak perusuh, merintangi dan menghalangi tindakan raja hanya dengan ucapan, supaya didenda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Perbuatan menghalangi tindakan raja dengan ucapan itu disebut “meletakkan bahagia pada bangkai”.
Keberadaan perundang-undangan di era Majapahit ini adalah salah satu contoh manajemen dalam mengatur tingkah laku manusia yang berada dalam jangkauan hukumnya. Hingga saat ini, regulasi atau hukum dalam berorganisasi adalah sesuatu hal yang vital untuk menjaga kesinambungan hubungan antara individu yang terkait di dalamnya.
Strategi (wyūha) Perang
Sejarah Kerajaan Majapahit juga sangat kaya dalam hal strategi perang yang sangat mendukung mengukuhkan kekuasaannya di seluruh Nusantara. Berbagai metode perang yang terjadi pada masa Majapahit bersumber dari berbagai macam naskah, cerita, relief seperti gambar dibawah ini yang terdapat di dinding Candi Borobudur.
Dari relief diatas juga diketahui bahwa telah adanya pembagian tugas berdasarkan keahlian. Pasukan terdiri atas Makdga atau ahli pedang, Janggan atau ahli pengobatan, Mamanah atau ahli panah, Astadipati atau Telik Sandi yang pada zaman modern dikenal sebagai assassin atau mata-mata merangkap pembunuh bayaran, serta tampak adanya komandan perang memimpin dari belakang untuk menganalisa situasi dan menerapkan strategi. Disamping dari keahlian masing-masing pasukan, dari bagian lain Candi Borobudur, terdapat juga pembagian pasukan berdasarkan kendaraan yang dinaiki, seperti pasukan gajah, pasukan berkuda serta pasukan berjalan kaki atau infantri.
Dari kesusateraan Jawa Kuna didapatkan gambaran bahwa dalam perang frontal, pasukan yang maju ke medan perang diiringi oleh tetabuhan. Sebagai contoh dalam kakawin Arjunawiwāha pupuh 23.2--3 digambarkan situasi bagaimana di antara ramainya suara barisan tentara yang bersorak-sorak terdengar bunyi gendang, ketipung (terompet), gong, dan gemuruh tambur (Poerbatjaraka, 1926); (Wiryamartana, 1990).
Selama peperangan, tabuh-tabuhan tersebut terus dibunyikan, ini terlihat dari kalimat pada pupuh 25.5 yang menggambarkan bagaimana bunyi gong dan riuh genderang tidak lagi terdengar karena terkalahkan oleh oleh bunyi perisai berdentang-dentang, gemerincingnya golok, dan gelegar konta mengenai gajah. Ditambah dengan lenguhan orang yang menghembuskan nyawa, yang mengaduh, dan pekikan orang yang menyerang (Poerbatjaraka, 1926); (Wiryamartana, 1990). Hal tersebut dapat terlihat dari relief Candi Panataran dibawah ini.
Wyūha berdasarkan formasi pasukan sendiri ada banyak jenisnya. Menurut Wirjosuparto yang menterjemahkan Kakahwin Bharatayudhha, jenis wyūha terdapat hingga 42 jenis. Diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut ini (Wirjosuparto, 1968):
Kedatangan Islam: Agama dan Konsep Manajemen Modern
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7 (Schwarz, 1994).
Ancaman kehadiran Islam (ideologi baru) abad ke XV Masehi diungkapkan di dalam beberapa sumber, diantaranya dicatat oleh Tome Pirez (Cortesao, 1944) yang menyebutkan masa pemerintahan Sri Jayadewata (Pakwan Pajajaran) di pantai utara (antara lain Cimanuk-Cirebon) Tatar Sunda banyak berdiam orang-orang Islam, namun sejauh itu pengaruhnya belum sampai ke ibukota. Karyasastra Carita Parahiyangan yang disalin abad ke XVI Masehi (Atja l968) memberitakan bahwa saat itu situasi kerajaan aman tentram tidak terganggu musuh gangal (= kasar/ laskar/ tentara) dan musuh alit (= halus/ideologi).
Perubahan Seni Perwayangan
Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-15, membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu pula wayang, telah mengalami masa pembaharuan baik secara bentuk dan cara pergelaran wayang purwa maupun isi dan fungsinya. Pada zaman Demak, nilai-nilai yang dianut menyesuaikan dengan zamannya. Bentuk wayang purwa yang semula realistik proporsional seperti tertera dalam relief candi-candi, distilir menjadi bentuk imajinatif seperti wayang sekarang. Selain itu, banyak sekali tambahan dan pembaruan dalam peralatan seperti kelir atau layar, blencong atau lampu, debog yaitu pohon pisang untuk menancapkan wayang, dan masih banyak lagi.
Para wali dan pujangga Jawa mengadakan pembaruan yang berlangsung terus menerus sesuai perkembangan zaman dan keperluan pada waktu itu. Utamanya, wayang digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Sesuai nilai Islam yang dianut, isi dan fungsi wayang bergeser dari ritual agama Hindu menjadi sarana pendidikan, dakwah, penerangan, dan komunikasi massa. Ternyata wayang yang telah diperbaharui, konstektual dengan perkembangan agama Islam dan masyarakat. Wayang purwa menjadi sangat efektif untuk komunikasi massa dalam memberikan hiburan serta pesan-pesan kepada khalayak.
Keberadaan Islam di Mata Kolonial
Kontrol Belanda atas Nusantara samasekali tidaklah mudah. Selama tiga setengah abad keberadaannya, Belanda menghadapi ratusan pemberontakan dan puluhan lusin konflik sosial dan perang. Resistensi terhadap pemerintah kolonial datang dari beragam etnis, suku dan agama. Namun perlawanan yang paling gigih dan paling ditakuti Belanda adalah pemberontakan yang mengatas namakan Islam. Ketakutan Belanda akan pemberontakan Islam tentu bukan karena kaum Muslim memiliki persenjataan canggih dan memiliki organisasi paramiliter yang kuat, tapi karena solidaritas keagamaan yang mereka galang. Solidaritas ini bisa melibatkan banyak sekali orang yang sukar dibendung (Vlekke, 1943).
Sunan Kalijaga: Pemahaman Akulturasi
Sunan Kalijaga terlahir dengan nama Ki Jaka Said atau dikenal dengan sebutan Raden Said. Pada masa muda nya, ia gemar berjudi, melakukan kejahatan, bermain dadu, kartu, dan taruhan.
Sunan Kalijaga menyebarkan Islam ketika mayoritas penduduk Jawa masih menganut agama Hindu. Sunan Kalijaga melakukan pendekatan budaya dalam penyebaran agama Islam, seperti halnya lirik lagu “Lir Ilir”, pantun, acara-acara rakyat seperti sekaten yang disadur dari istilah Syahadatain, berbagai istilah yang mengakulturasi nilai-nilai Islam ke budaya Hindu (Jawa) seperti Gapura di depan mesjid, seni wayang kulit (shadow puppet play), dan lain sebagainya.
Salah satu contoh lainnya adalah penggunaan kata “Mo-limo” oleh Sunan Kalijaga sebagai penjabaran hal-hal apa saja yang dilarang untuk dikerjakan yaitu madat, minum, main, madon, maling. Istilah Molimo dikenal dengan baik hingga saat sekarang ini, terutama oleh masyarakat Jawa. Pembatasan-pembatasan dengan larangan ini adalah sebuah bukti penggunaan regulasi dalam beraktifitas.
Bentuk pendekatan Sunan Kalijaga ini bisa dibilang kreatif, dengan mencari jembatan di tiap hal di tengah masyarakat Hindu dengan ajaran Islam. Pengertiannya akan kebutuhan masyarakat inilah yang menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh manajemen dalam sejarah Indonesia.
Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959) terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat dan berasal dari keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara juga anggota dari Boedi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai bentuk keprihatinannya terhadap bangsa Indonesia pada masa penjajahan itu.
Ki Hadjar Dewantara, atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ini, terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan istilah “Nusantara” untuk daerah kesatuan Indonesia. Penulis buku Nusantara, Bernard H. M. Vlekke, dengan sengaja menggunakan kata Nusantara ini sebagai penghargaan terbesarnya atas Ki Hadjar Dewantara dan tokoh pergerakan lainnya yang mengagungkan budaya dan khazanah Indonesia.
Nusantara adalah sebuah istilah yang merujuk masa silam Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Sementara wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hadjar Dewantara mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama-sama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Adapun hal-hal yang menarik dari sekolah Taman SIswa ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman semua guru. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:
· Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan kita/guru memberi contoh kepada murid)
Prinsip yang mendasari sekolah Taman Siswa ini menyadari bahwa kecenderungan manusia dalam menerima sesuatu hal yang baru adalah diawali dengan melihat, dan bukanlah dengan pemaksaan dalam konteks pembelajaran. Dengan memberikan contoh yang baik, diharapkan para siswa dapat melihat sosok tauladan dari seorang guru, dan menciptakan kemauannya sendiri untuk belajar dari sang guru.
· Ing Madya Mangun Karso (di tengah-tengah murid kita/guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka)
Konsep gotong-royong atau bekerja sama yang klasik kembali lagi muncul dalam bentuknya yang lain di Indonesia. Dalam kasus ini, Ki Hadjar Dewantara ingin menciptakan suasana team-work dalam kelompok yang terdiri atas siswa-siswa dan guru dan bukanlah guru sebagai pusat otoritas dan bersifat mendominasi dalam penyampaian doktrin-doktrin pembentukan kepribadian yang positif (prakarsa) disamping menyampaikan ilmu pendidikan.
· Tut Wuri Handayani (dan dari belakang kita/guru memberi daya-semangat dan dorongan bagi murid).
Konsep Tut Wuri Handayani pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan konsep “Push, not Pull”. Sebuah konsep lain dari sistem insentif untuk meningkatkan kinerja individual-individual yang terikat dalam organisasi. Untuk mengefektifkan prinsip ini, Ki Hadjar Dewantara menerapkan sebuah konsep yang dinamakan Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.
Kalau di Barat ada “Teori Domein” yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik maka di Tamansiswa ada “Konsep Tringa” yang terdiri dari ngerti (mengetahui), ngrasa (memahami) dan nglakoni (melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkat-kan pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajarinya.
Keberadaan sistem pendidikan tersebut adalah bukti bahwa adanya sistem yang membahas tentang human development dalam sejarah Indonesia. Tampak sekali bahwa Ki Hadjar Dewantara adalah sosok yang sudah memiliki pandangan mengenai hal tersebut. Beliau menciptakan sebuah strategi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja dari sistem pendidikan di Indonesia pada masa itu. Sebuah sistem insentif yang sangat efektif untuk prilaku bangsa Indonesia, bukan hanya pada masanya, tapi hingga saat ini.
Kemudian oleh pihak penerus perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Untuk mengenang jasanya yang begitu besar untuk perkembangan pendidikan Indonesia, tanggal kelahirannya, 2 Mei, hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Indonesia, dan namanya diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara.
Bibliography
Cortesao, A. (1944). The Suma Oriental of Tome Pires and the Book of Fransisco Rodriguez. London: Haklyut Society.
Magetsari, N. (1980). Kemungkinan Agama sebagai Alat Pendekatan dalam Penelitian Arkeolog. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
Mangkudimeja, R. M. (1979). Serat Pararaton. Jakarta: Departemen P&K, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
Manguin, P.-Y. (1994). Southeast Asian Archaeology 1994: Proceedings of the 5th International Conference of the Eurpopean Association of Southeast Asian Archaeologists. Paris: Centre for Southeast Asian Studies, University of Hull.
Muljana, S. (1979). Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara.
Poerbatjaraka, R. (1926). Arjuna-wiwāha. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Schwarz, A. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. 2nd Edition. St. Leonards: NSW: Allen & Unwin.
Subagya, R. (1981). Agama Asli Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan & Cipta Loka Caraka.
Suryani, E. (tahun publikasi tidak diketahui). Pemerintahan Sunda Masa Lampau. Retrieved December 12, 2009, from www.pikiran-rakyat.com: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/ prprint.php?mib=beritadetail&id=102744
Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. (1996). Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tim Wacana Nusantara. (2009, March 2). www.wacananusantara.org. Retrieved December 12, 2009, from Wacana Nusantara: http://www.wacananusantara.org/3/68/Anatomi%20 Pranata%20Ekonomi%20pada%20Masa%20Jawa%20Kuno
Tim Wacana Nusantara. (2009, March 27). www.wacananusantara.org. Retrieved December 12, 2009, from Wacana Nusantara: http://www.wacananusantara.org/content/view/category/ 4/id/75
Vlekke, B. H. (1943). Nusantara: A History of Indonesia. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Wirjosuparto, S. (1968). Kakawin Bharata-Yuddha. Jakarta: Bharata.
Wiryamartana, I. K. (1990). Arjunawiwāha: Seri ILDEP. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
Sumber :
http://www.wacananusantara.org/99/567/management-thought-di-indonesia
Untuk catatan, kita tidak akan membahas sejarah mengenai Nusantara secara detail, karena sesuai dengan judul sub-bab ini bahwa mencari bukti-bukti keberadaan konsep manajemen dalam sejarah Indonesia, kebangkitannya dalam kehidupan Indonesia modern, serta pengangkatannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dimana sejarah ini dimulai dari masa-masa yang tidak diketahui dengan jelas, hingga masa-masa sejarah modern dari Indonesia. Mulai dari keberadaan dinasti-dinasti kerajaan tua, hingga ke era pendidikan Nasional, baik jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, hingga detik-detik sebelumnya.
Paparan berikut merupakan sebagian (kecil) kasus yang bisa diangkat dalam pengemasan yang sederhana karena mengetahui dengan keyakinan bahwa Indonesia kaya akan budaya dari tiap wilayah, suku, etnis, agama dalam konteks Nusantara Indonesia pada saat ini, dan hubungannya dengan masa lalu. Tentu saja, banyak dari peristiwa yang berkaitan dengan konsep manajemen tidak diikutsertakan dikarenakan kekurangan literatur, dan kekurangan kemampuan melihat dan mengingat dari penulis sendiri. Hal ini menjadi patut disampaikan, mengingat kemungkinan akan adanya pendapat, baik subjektif maupun objektif, yang akan terpicu oleh paparan ini.
Prolog dari Awal Keberadaan
Pada zaman dahulu kala, bentuk Indonesia adalah berupa kerajaan-kerajaan yang menguasai sebagian atau keseluruhan bagian ditambah beberapa bagian Asia Tenggara dalam teritorinya. Berbagai bukti peninggalan sejarah sedikit banyak membantu mengurai tali sejarah dengan baik, sementara yang lainnya menjadi misteri hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan pada awal keberadaan Indonesia diwarnai dengan beberapa nilai-nilai fundamental seperti agama, kesenian, ekonomi, kerajaan, dan sebagainya.
Agama: Reaktualisasi Budaya Nusantara
Membicarakan kepercayaan pribumi dan permasalahannya bertaut salah satu isi dari wujud kebudayaan. Karena kepercayaan adalah sistem religi yang bersifat inti dari semua kebudayaan di seluruh belahan bumi, baik yang kecil, terisolasi, sederhana, maupun besar, kompleks dan maju. Disamping itu, untuk merunut sejarah kehadiran manajemen di Indonesia, tidak lepas dari konteks kebudayaan pada masa lalu. Menurut Chr. Dowson dalam artikel yang dibuat oleh Noerhadi Magetsari:
“... we cannot understand the inner form of a society, unless we understand the religion; we cannot understand its cultural achievements unless we understand the religion beliefs that lie behind them. But, in all ages creative works of a culture are due to a religious inspiration and dedicated to religious end… “ (Magestari, 1980)
Kebangkitan Kepercayaan Asli
“... kerochanian yang khas dari satuan suku atau bangsa yang timbul dan tumbuh secara spontan bersama sukubangsa itu sendiri … (Subagya, 1981)
Ungkapan itu memberikan pengertian bahwa kepercayaan asli tumbuh berkembang sejak awal bangsa Nusantara hadir di bumi, bahkan sebelum bertandang inovasi Hindu-Buddha yang mengembangkan Shiwa–Buddha, jauh sebelum kehadiran inovasi Islam. Perkembangan selanjutnya kepercayaan asli pribumi bangkit kian pesat pada abad ke XV Masehi dan mempengaruhi Siwa-Buddha yang diadaptasi menjadi agama negara absolut (kerajaan), khususnya di wilayah-wilayah yang dipengaruhi Hindu-Buddha (Nusantara barat).
Wayang: Sebuah Kesenian Kuno
Tentang asal-usul kesenian wayang hingga dewasa ini masih merupakan suatu masalah yang belum terpecahkan secara tuntas. Namun demikian, banyak ahli mulai mencoba menelusuri sejarah perkembangan wayang dan masalah ini ternyata sangat menarik sebagai sumber atau obyek penelitian.
Menurut Kitab Centini, tentang asal-usul wayang purwa disebutkan bahwa kesenian wayang mula-mula sekali diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Mamenang/Kediri. Sekitar abad ke-10 Raja Jayabaya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang tersebut ditiru dari gambaran relief cerita Ramayana pada Candi Penataran di Blitar. Cerita Ramayana sangat menarik perhatiannya karena Jayabaya termasuk penyembah Dewa Wisnu yang setia, bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai penjelmaan atau titisan Batara Wisnu. Figur tokoh yang digambarkan untuk pertama kali adalah Bhatara Guru atau Sang Hyang Jagadnata, yaitu perwujudan dari Dewa Wisnu.
Manajemen dalam Pertunjukan Wayang
Yang menarik dari seni perwayangan ini, terlepas dari perubahan bentuknya dari masa ke masa, adalah koordinasi antara kru dari pertunjukan seni tersebut. Pertunjukan wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggana sebagai vokalisnya. Di samping itu, seorang dalang kadang kadang juga mempunyai seorang pembantu khusus untuk dirinya, yang bertugas untuk mengatur wayang sebelum permainan dimulai dan mempersiapkan jenis tokoh wayang yang akan dibutuhkan oleh dalang dalam menyajikan ceritera. Fungsi dalang di sini adalah mengatur jalannya pertunjukan secara keseluruhan.
Dialah yang memimpin semua crewnya untuk luluh dalam alur ceritera yang disajikan. Bahkan sampai pada adegan yang kecil-kecilpun harus ada kekompakan di antara semua crew kesenian tersebut. Dengan demikian, di samping dituntut untuk bisa menghayati masing-masing karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam pewayangan, seorang dalang juga harus mengerti tentang gending (lagu).
Kerajaan Sriwijaya
Tercatat dalam sejarah, bahwa salah satu kerajaan terbesar dan tertua di Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya (sejak tahun 670 M) yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya dahulu dikenal sebagai kerajaan maritim yang kokoh. Dalam perkembangannya, kerajaan ini telah tumbuh, meluas dan terintegrasi secara bervariasi (integrasi dalam heterogenitas). Kerajaan Sriwijaya, dikenal sebagai kerejaan maritime, pusat aktifitas perdagangan internasional, pusat aktifitas pendidikan dan penyebaran keagamaan (Budhisme), dan sebagai pusat pertemuan berbagai bangsa (tempat bercampur). Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki pasukan yang kuat. Teknologi pembuatan perkapalan dan navigasi yang maju, bahkan lebih daripada Cina, seperti yang dikatakan oleh Piere Yves Manguin:
“Sriwijaya menggunakan perahu-perahu besar pada rute transportasi perdagangan di laut di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Beratnya sekitar 250 s.d. 1.000 ton dan panjangnya 60 meter. Perahu-perahu tersebut mampu mengangkut sekitar 1.000 orang, belum termasuk barang.” (Manguin, 1994)
Sistem Pemerintahan
Terdapat tiga bagian pentadbiran di Sriwijaya yaitu pentadbiran diraja tertumpu kepada hal-ihwal raja, bidang kehakiman dan mengutip cukai. Kedua ialah pentadbiran ketenteraan yang diketuai oleh seorang panglima (pratisara) yang menguruskan hal ketenteraan. Bagian ketiga adalah terdiri daripada pentadbiran daerah yang diketuai oleh ketua wilayah atau datu yang bertanggung jawab atas hal-ihwal tanah dan kebajikan serta kesetiaan rakyat.
Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sriwijaya dipegang oleh raja. Untuk menjadi raja, ada tiga persyaratan:
1. Samraj, artinya berdaulat atas rakyatnya.
2. Indratvam, artinya memerintah seperti Dewa Indra yang selalu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.
3. Ekachattra; eka berarti satu dan chattra berarti payung. Kata ini bermakna mampu memayungi (melindungi) seluruh rakyatnya.
Penyamaan raja dengan Dewa Indra menunjukkan bahwa raja di Sriwijaya memiliki kekuasaan yang bersifat transenden. Belum diketahui secara jelas bagaimana struktur pemerintahan di bawah raja. Salah satu pembantunya yang disebut secara jelas hanya senapati yang bertugas sebagai panglima perang.
Dan yang terpenting, prasasti Telaga Batu di Palembang merinci nama jabatan yang hanya mungkin ada di pusat pemerintahan: putra mahkota, selir raja, senapati, hakim, para menteri, sampai pembersih dan pelayan istana. Ini menggambarkan bahwa pada zaman Sriwijaya, telah ada suatu sistem yang terorganisir di dalam tubuh kerajaan.
Masyarakat Sunda
Jika kita melirik sejarah Pemerintahan Sunda masa lampau, yang sumbernya berasal dari fragmen Carita Parahyangan yang diperkirakan berasal dari abad ke-16 Masehi, sistem pemerintahan pada masa itu dikenal dengan istilah tri tangtu di buana, tiga unsur penentu kehidupan di dunia yang terdiri atas prebu, rama, dan resi. Kita tidak bisa memungkiri dan menutup mata bahwa orang yang awam terhadap naskah, kebanyakan menganggap bahwa pengetahuan yang muncul dan berkembang masa kini merupakan produk atau berasal dari orang asing. Ke tiga kata dalam istilah diatas, pada masa kini, dipopulerkan oleh Montesque dengan nama eksekutif, legislatif dan yudikatif (Suryani, tahun publikasi tidak diketahui).
Masyarakat Minangkabau
Di tengah masyarakat Minangkabau kuno maupun modern, dikenal sebuah istilah organisasi “Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo Sapilin”. Istilah ini adalah sebuah konsep kepemimpinan Tripratij, yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau yang mayoritas berdomisili di Sumatera Barat ini, dianalogikan sebagai sebuah tungku (untuk memasak) akan berada dalam posisi stabil jika ditopang oleh tiga buah kaki (batu). Konsep dasar pembagian tugas dalam berorganisasi di masyarakat Minangkabau ini terdiri atas peran Alim Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai. Di masyarakat Minangkabau sendiri, pemimpin berada bersama dan di tengah-tengah rakyat (anggota organisasi). Dalam melakukan tugasnya, pemimpin hanya “ditinggikan seranting, didahulukan selangkah”. Pimpinan dihormati bukan karena pangkat atau darah dan keturunannya tetapi karena kualitas kepemimpinannya (merit system). Posisi Raja di Minangkabau di mata rakyatnya dapat diambil dari pepatah lama “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”. Jadi tidak seperti faham kerajaan Eropa dimana raja memiliki istilah “The King can do no wrong”.
Karena sifatnya yang egaliter dan demokratis itu maka pengambilan keputusan tidaklah dilakukan oleh orang seorang seperti yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan yang bersifat feodal, ataupun diktatorial-totaliter, tetapi melalui proses Musyawarah untuk Mufakat dari unsur-unsur kepemimpinan yang bersifat setara tetapi saling melengkapi dan saling membutuhkan itu. Pada saat sekarang ini, jika kita mengacu kepada perkembangan ilmu manajemen barat, Musyawarah untuk Mufakat adalah hal yang baru. Pada awalnya dikenal sebagai suatu metode pendekatan dalam penyelesaian masalah dengan Soft System Methodology oleh Peter Checkland pada tahun 1991. Lalu pendekatan ini dilanjut-kembangkan oleh Mathiassen dan Nielsen dengan mengatakan bahwa pemecahan masalah dari Soft System Methodology adalah dengan Dialectics (Lars Mathiassen and Peter A. Nielsen, 1989). Dialectic inilah bentuk modern dari Musyawarah untuk Mufakat yang kini dikenal oleh masyarakat Eropa dan dunia pada umumnya.
Gotong Royong di Masyarakat Bali
Dari kebudayaan kuno Bali, yang juga masih terjaga hingga kini di tengah-tengah prilaku masyarakat modern, terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan konsep manajemen secara luas. Budaya ini hingga saat sekarang dipraktikkan dengan sebuah kebudayaan Indonesia modern yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan ekonomi. Contoh yang paling erat kaitannya dengan budaya gotong royong adalah sistem perekonomian dari Koperasi, dibuktikan dengan adanya sebuah institusi pendidikan khusus yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Nasional pada tahun 1990. Budaya gotong royong bahkan pernah menjadi sebuah konsep dalam kabinet pemerintah, yakni pada masa kepemimpinan Presiden R.I. Ibu Megawati Soekarno Putri.
Berbagai kegiatan perekonomian terkait pada kegiatan pertanian, teknologi dan perlengkapan hidup, kemasyarakatan bahkan hingga bidang religi dan kepercayaan di Bali kuno sudah mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep gotong royong. Beberapa di antaranya adalah:
Mesilih-bahu
Mesilih-bahu berasal dari dua kata dasar, yaitu: silih yang berarti pinjam, dan bahu = bahu (secara harfiah) dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah bahu binatang ternak yang biasa digunakan dalam pertanian, semisal sapi dan kerbau. Dengan begitu, kata mesilih-bahu ini berarti saling pinjam binatang ternak antarsatu petani dengan yang lainnya, biasanya dilakukan dalam kerjasama pengolahan tanah (pertanian) di sawah maupun tegalan. Kelompok yang terlibat dalam kerjasama ini berjumlah pada umumnya dua orang petani yang rumahnya saling berdekatan satu sama lain.
Meslisi
Kata ini berarti saling bergantian membantu. Pada intinya, meslisi ini sama dengan mesilih-bahu yaitu sama sama bekerja sama meminjamkan ternak dan membantu sesama petani, namun yang membedakan adalah dari jumlah peserta anggota kerjasama di mana dalam meslisi berjumlah antara 2-5 orang dan berasal dari umur yang sebaya serta tidak terpatok pada sesama desa, melainkan bisa dengan petani dari desa tetangga.
Ngrombo
Kata ngrombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Cirri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya karena usia lanjut, atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti: kerombo (artinya orang yang dibantu), pengrombo (artinya orang yang membantu), romboan (artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan).
Dalam hal keanggotaan banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu: anggota ngarep (anggota penuh, anggota inti), yaitu anggota yang berstatus primer; dan ada anggota romboan (anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu/berstatus sekunder). Dalam beberapa hal, sesuai dengan awig-awig (aturan) banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu.
Metulung
Kata ini berasal dari kata tulung yang berarti tolong atau bantu. Dalam konteksnya, metulung berarti membantu seseorang yang sedang berada dalam keadaan bencana, malapetaka, atau kecelakaan. Ciri khas dari metulung ini adalah sifatnya yang sangat spontan dan kondisi dari pihak yang ditolong memperlihatkan keprihatinan tertentu. Pihak yang ikut serta dalam metulung tergantung dari skala parahnya kejadian, bisa beberapa orang atau mungkin satu banjar.
Ngajakang
Kata ini berasal dari kata ajak, artinya mengajak. Ngajakang berarti menggotong-royongkan. Ciri khas dari jenis gotong royong ini adalah adanya suatu inisiatif dari pihak yang akan mengharapkan bantuan (yang memunyai kerja) untuk mengajukan permintaan (ngajak) kepada pihak-pihak yang akan membantu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menunjukkan spontanitas melainkan adalah sebagai kegiatan yang direncanakan. Jumlah anggota yang ikut serta biasanya tergantung kebutuhan dan berasal dari hubungan ikatan keluarga atau banjar. Orang yang diajak untuk membantu biasanya diberi imbalan atau kompensasi menurut jenis dan cara-cara yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.
Ngedeng
Kata ini berasal dari kata kedeng, artinya tarik. Ngedeng artinya menarik. Dalam konteknya, ngedeng berarti menarik bantuan, baik berupa bantuan tenaga maupun materi. Ciri khas dari ngedeng adalah bahwa pihak yang menarik (ngedeng) itu adalah termasuk anggota atau warga dari suatu kelompok tertentu. Dalam kegiatan ngedeng ini, tampak adanya dua jenis variasi, yaitu: individu ngedeng kelompok (seperti: ngedeng seka, ngedeng banjar, ngedeng patus); lalu kelompok ngedeng gabungan kelompok (seperti: banjar ngedeng soroh/desa).
Ngoopin
Kata ini berasal dari kata dasar oop, artinya bantu. Ngoopin artinya membantu atau menolong. Bantuan dalam kerjasama ini berbentuk tenaga kerja. Bentuk ngoopin ini sendiri bisa bersifat spontan atau direncanakan sesuai kebutuhan.
Kegiatan Perekonomian Jawa Kuno
Apabila kita melirik lingkup ekonomi pada masa Jawa Kuno, dalam beberapa keterangan, yang ada terbagi ke dalam empat katagori, yaitu pegawai pemungut pajak, pengrajin dan pekerja seni, pedagang, serta petani dan petugas pertanian (Tim Wacana Nusantara, 2009). Tidak ada catatan lengkap yang menjelaskan sejak kapan terciptanya pembagian profesi-profesi berikut di masa Jawa Kuno.
Pemungut Pajak
Sebagai pejabat kerajaan, pemungut pajak ditata dengan rapi dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Ditingkat pusat, terdapat tiga kelompok pejabat yang hampir bersama-sama, sang mana katrini, yang terdiri dari pengangkur, tawan, dan tirip. Ketiga pejabat ibi bertanggungjawab atau melakukannya atas rakai. Di bawah pejabat ini terdapat wadwa, parujar, pangurang, pihujang, dan kalang. Dilihat salam susunan hirarki jabatan, tiga serangkai pangkur-tawan-tirip sepertinya termasuk kedalam pejabat pusat sebagaimana tercermin dalam nama-namanya menunjukan nama watek, bukan nama desa.
Kitab Nawanatya yang menyebutkan susunan pemerintahan penting seperti rakai kanuruhan, fungsi utamanya adalah sebagai kepala protokol kerajaan dalam tatacara upacara kerajaan. Selain itu ia juga harus mengurus pedagang-pedagang asing, menyembut dan memenuhi segala kebutuhan tamu-tamu raja. Maka untuk itu rakai kanuruhan harus mengetahui ‘semua bahasa’ dikatakan juga ia bisa memungut uang dari pedagang asing itu, oleh karena itu pejabat ini memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari para pedagang asing.
Para Perajin dan Pekerja Seni
Pengetahuan dan penamaan sepesifikasi dari pekerja seni banyak diketahui dari pengaturan pajak yang dibebankan kepada mereka atau dari barang-barang yang mereka hasilkan. Mereka yang termasuk golongan ini dalam prasasti-prasasti dikenal dengan berbagai istilah diantranya adalah merka yang diduga sevbagai kelompok pengajin adalah angukir (pengukir/pemahat), andyun (pembuat tempayan), angendi (pembuat kendi), apande salwir ning apande (segala macam penempa logam), undhagi (tukang kayu), angapus (pembuat benang atau tali), amaranggi (pembuat hiasan pada benda-benda terbuat dari kayu), anghapu (pembuat kapur), anghanam-anam/agawi kisi, agawi runggi (pembuat keranjang), anghareng (pembuat arang).
Sedangkan mereka yang termasuk kategori pekerja seni adalah anglukis (pelukis), awayang (pemain wayang), men-men (pemain pertunjukan kelling), ijo-ijo (pemain lawak), amidu (penyanyi), amancagah (pembawa berita), anggoda (penggoda, penari ronggeng), dan arketan (pemain topeng). Di samping mereka terdapat jenis-jenis profesi lain seperti amahang/manwring/manambu/mangubar, mangala (tukang celup, kadang-kadang dengan warna-warna tertentu); angula (pembuat gula); dan jalagraha (pengangkut air) (Sedyawati, 1994); (Tim Wacana Nusantara, 2009).
Pedagang
Data mengenai para pedagang dalam prasasti biasanya dikatakan dengan pengaturan mengenai batas-batas barang yang tidak dikenai pajak dan yang kena pajak. Petunjuk mengenai kemunghkinan adanya kelompok-kelompok pedagang dapat diketahui dari jenis-jenis barang yang merekaperdagangkan atau cara-caranya barang-barang dagangan tersebut diangkut. Mengenaia jenis barang-barang dagangan ini terdapat tidak kurang dari 31 macam. Meskipun demikian tidak berarti setiap pedagang mempunyai spesialisasi untuk jenis barang dagangan tertentu. Daftar jenis barang tersebut dapat dikelompokan menjadi empat macam, yakni jenis makanan dan bumbu-bumbuan, jenis sandang, perlengkapan umum dan hewan. Diluar itu terdapat sekelompok orang yang melakukan usaha dalam bentuk jasa pelayanan khususnya pelayanan angkutan, baik menggunakan tenaga hewan, misalnya kuda (atitih) maupun alat angkut lain seperti gerobak (galungan) atau pedati (mapadati), dan perahu (parahu).
Petani dan Petugas Pertanian
Dalam sumber-sumber prasasti sebutan bagi petani selalu dikaitkan dengan wilayah tempatnya hidup. Istilah wanua atau thani mengacu kepada suatu wilayah dimana para petani atau penduduk dsa tinggal. Sebutan untuk penduduknya adalah anak wanua atau anak thani. Dalam prasasti-prasasti banyak yang menyinggung permasalahan pertanian diantranya dalah adanya yang menyebutkan macam-macam jenis tanah yang dapat didayahgunakan oleh para petani, diantaranya yang paling sering disbutkan adalah sawah (sawah), gaga (ladang), kbuan (kebun), renek (rawa). Dari pengelompokan tersebut kaitannya terdapat sedikit petunjuk bahwa diantra para petani tersebut dapat dikelompokan berdasarkan kepemilikan tanah dan lahan garapannya.
Candi Borobudur: Warisan Budaya Termegah
Candi Borobudur adalah sebuah warisan budaya Indonesia yang termegah. Candi agama Buddha yang terinspirasi oleh relief Hindu-India ini, adalah candi terbesar kedua setelah Angkor Wat yang ada di Vietnam.
“... dilihat dari bekas-bekas penghidupan yang ditinggalkan manusia, kita lihat bahwa bagian terbesar dari peninggalan berupa kehidupan keagamaan. Untuk keperluan keagamaannya manusia tidak segan-segan untuk melukis dinding yang 5-7 meter tingginya, dalam keadaan kegelapgulitaan gua, mendirikan bangunan bangunan besar yang kalau dilihat dari teknologi modernpun sangat sukar untuk melaksanakannya. Sebaliknya peninggalan dan kehidupan sehari-hari sedikit sekali bekasnya...” (Magetsari, 1980).
Bangunan Borobudur berbentuk punden berundak terdiri dari 10 tingkat, berukuran 123 x 123 meter. Tingginya 42 meter sebelum direnovasi dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. Candi Budha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Budha di kompleksnya. Enam tingkat paling bawah berbentuk bujur sangkar dan tiga tingkat di atasnya berbentuk lingkaran dan satu tingkat tertinggi yang berupa stupa Budha yang menghadap ke arah barat. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia. Sesuai mahzab Budha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Budha mesti melalui setiap tingkatan kehidupan tersebut.
· Kamadhatu, bagian dasar Borobudur, melambangkan manusia yang masih terikat nafsu.
· Rupadhatu, empat tingkat di atasnya, melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut, patung Budha diletakkan terbuka.
· Arupadhatu, tiga tingkat di atasnya dimana Budha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang. Melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk.
· Arupa, bagian paling atas yang melambangkan nirwana, tempat Budha bersemayam.
Kerajaan Majapahit: Kejayaan Indonesia Kuno
Walaupun memiliki usia yang cukup singkat, yaitu dari 1293 hingga 1389, menurut Serat Pararaton dan Nagarakretagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos. Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang teperinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan (Muljana, 1979).
Ada pun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan. Nagarakretagama pupuh LXXXIX memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.
Gajah Mada
Seorang tokoh yang sangat erat kaitannya dengan kesuksesan Kerajaan Majapahit dalam mewujudkan kedaulatan Nusantara-nya adalah Gajah Mada (1313–1364). Gajah Mada adalah seorang Mahapatih Hamangkubhumi dari Kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Jayanegara (1294–1328), Ratu Tribhuwana Widjajatunggadewi (masa jabatan 1329-1350) dan Hayam Wuruk (masa jabatan 1350-1389).
Menurut Pararaton, Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit sebagai komandan pasukan khusus Bhayangkara. Karena berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara dan mengatasi Pemberontakan Ra Kuti, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1319. Dua tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yakni Aryo Tadah (Mpu Krewes) ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui. Ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberotakan terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya takluk. Akhirnya, pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat secara resmi oleh Ratu Tribhuwanatunggadewi sebagai Patih Majapahit (Mangkudimeja, 1979).
Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa jabatan Hayam Wuruk yang dikenal dengan nama Raja Rajasanagara. Tentu saja, tak lepas dari keterlibatan Mahapatih Gajah Mada. Manuskrip Nagarakertagama (1365) ditemukan waktu Belanda menduduki kediaman Raja Cakranegara di Lombok pada tahun 1894. Sebuah catatan yang dituliskan oleh Prapanca dalam suatu perjalanan (sakral) (Vlekke, 1943). Manuskrip Nagarakertaga ini dengan sangat baik menggambarkan konsep cosmoginos pada tubuh kerajaan Majapahit pada masa jayanya itu, dan tentu saja, seringkali mengagung-agungkan peran Sang Mahapatih dalam kejayaan Kerajaan Majapahit.
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan Majapahit sudah terbilang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang paling rendah (masih dalam lingkup pejabat istana) yaitu: Raja, Yuwaraja/kumaraja (raja muda); rakryan mahamatri kartini; rakryan mantri ri pakirakiran; dan dharmadhyaksa (Tim Wacana Nusantara, 2009).
Raja
Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun. Di samping raja, ada kelompok yang disebut sebagai Bhatara Sapta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Nagarakretagama, dewan ini disebut Pahom Narendra yang beranggotakan sembilan orang; sedangkan dalam Kidung Sundayana disebut Sapta Raja.
Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)
Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nagarakretagama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha. Hayam Wuruk sebelum naik takhta menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Kabalan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri tahun 1295.
Rakryan Mahamatri Kartini
Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit. Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni: rakryan mahamantri i hino, rakryan mahamantri i halu, dan rakryan mahamantri i sirikan. Ketiga penjabat ini memunyai kedudukan penting setelah raja, dan mereka menerima perintah langsung dari raja. Namun, mereka bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah raja; titah tersebut kemudian disampaikan kepada pejabat-pejabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga pejabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti). Oleh sebab itu, banyak para ahli yang menduga jabatan in dipegang oleh putra mahkota.
Rakryan Mantri ri Pakirakiran
Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:
1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi
2. Rakryan Tumenggung atau Panglima Kerajaan
3. Rakryan Demung atau Pengaturan Rumah Tangga Kerajaan
4. Rakryan Rangga atau Pembantu Panglima
5. Rakryan Kanuruhan atau penghubung dan tugas-tugas protokoler
Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara. Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya). Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di Negara daerah (provinsi) yang biasanya disebut mapatih atau rakryan mapatih, dalam Nagarakretagama jabatan patih amangkubhumi dikenal dengan sebutan apatih ring tiktawilwadika. Gelar Gajah Mada sendiri adalah Sang Mahamantri Mukya Rakyran Mapatih.
Dharmadhyaksa
Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:
1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,
2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.
Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta, sang pamget i tirwan, kandhamuni, manghuri, pamwatan, jhambi, kandangan rare, dan kandangan atuha. Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya: bhairawapaksa saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, dan wahyaka.
Paduka Bhatara (Raja Daerah)
Penjabat lainnya yang berada di bawah raja Majapahit adalah sejumlah raja-raja daerah (paduka bhatara) yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah. Biasanya mereka adalah saudara-saudara raja atau kerabat dekat. Dalam pelaksanaan tugas kerajaan, raja-raja daerah tadi dibebani tugas untuk mengumpulkan penghasilkan kerajaan, menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan pertahanan wilayah. Mereka dibantu oleh sejumlah penjabat daerah, di mana bentuknya hampir sama dengan birokrasi di pusat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam hal ini raja-raja daerah memiliki otonomi untuk mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.
Selain pejabat birokrasi yang telah disebutkan tadi, masih banyak sejumlah penjabat sipil dan militer lainnya. Mereka adalah kepala jawatan (tanda), nayaka, pratyaya, drawwayahaji, dan surantani, yang bertugas sebagai pengawal raja dan lingkungan keraton.
Mengenai birokrasi kerajaan, menurut berita Cina dari zaman Dinasti Sung (960-1279), bahwa raja Jawa waktu itu memunyai lebih dari 300 penjabat yang mencatat penghasilan kerajaan. Selain itu, ada kira-kira 1.000 orang penjabat rendahan yang mengurusi benteng-benteng, parit-parit kota, perbendaharaan, dan lumbung-lumbung negara. Sedangkan dalam kitab Praniti Raja Kapa-kapa, diuraikan bahwa ada 150 menteri dan 1.500 penjabat rendahan.
Astadusta dalam Perundang-undangan Majapahit
Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar dan diakui keberadaannya. tidak hanya itu, peninggalan-peninggalan kerajaan tersebutpun hingga samapai saat ini masih bisa terlihat oleh kita. sebuah kerajaan besar ummumnya merupakan gambaran ideal dari sebuah tatanan kenegaraan dan ketatamasyarakatan salahsatunya adalah adanya Astadusta sebagai sebuah kitab perundangan yang didalamnya mengatur kehidupan pada saat itu. Di dalam Kitab Perundang-undangan Majapahit yang disebut Kutara Manawa terdapat 19 macam masalah (bab) yang terbagi dalam 275 pasal. Salah satu di antara kesembilan belas masalah atau bab tersebut adalah astadusta (delapan dusta). Masalah lainnya ialah: kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, masalah budak, astacorah (delapan pencurian), sahasa (pemaksaan), jual-beli-gadai, utang-piutang, titipan, tukon (mahar/mas kawin), perkawinan, paradara (mengganggu isteri orang lain), warisan, parusya (perusakan) dan daparusya (penyiksaan fisik), kelalaian, perkelahian, tanah, dan fitnah (Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1996).
Istilah astadusta diartikan sebagai delapan macam kejahatan yang harus dihukum berat. Kedelapan tindak kejahatan yang termasuk dalam golongan astadusta tersebut adalah: (1) membunuh orang yang tidak berdosa; (2) menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa; (3) melukai orang yang tidak berdosa; (4) makan bersama dengan seorang pembunuh; (5) mengikuti jejak pembunuh; (6) bersahabat dengan pembunuh; (7) memberi tempat kepada pembunuh; dan (8) memberi pertolongan kepada pembunuh.
“Kejahatan seperti mencuri, menyamun, membegal, menculik, mengawini wanita larangan (perempuan yang masih dalam status kawin), membunuh orang yang tidak bersalah, meracuni, menenung, itu semua disebut sebagai perusuh. Jika perbuatannya itu terbukti, maka hukumannya adalah mati. Demikianlah ujar para sarjana yang telah putus dalam kitab hukum Kutara Manawa. Mereka paham membedakan yang jahat dan yang baik; tahu mana jalan yang menuju duka-nestapa dan menuju surga. Barang siapa memihak perusuh, merintangi dan menghalangi tindakan raja hanya dengan ucapan, supaya didenda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Perbuatan menghalangi tindakan raja dengan ucapan itu disebut “meletakkan bahagia pada bangkai”.
Keberadaan perundang-undangan di era Majapahit ini adalah salah satu contoh manajemen dalam mengatur tingkah laku manusia yang berada dalam jangkauan hukumnya. Hingga saat ini, regulasi atau hukum dalam berorganisasi adalah sesuatu hal yang vital untuk menjaga kesinambungan hubungan antara individu yang terkait di dalamnya.
Strategi (wyūha) Perang
Sejarah Kerajaan Majapahit juga sangat kaya dalam hal strategi perang yang sangat mendukung mengukuhkan kekuasaannya di seluruh Nusantara. Berbagai metode perang yang terjadi pada masa Majapahit bersumber dari berbagai macam naskah, cerita, relief seperti gambar dibawah ini yang terdapat di dinding Candi Borobudur.
Dari relief diatas juga diketahui bahwa telah adanya pembagian tugas berdasarkan keahlian. Pasukan terdiri atas Makdga atau ahli pedang, Janggan atau ahli pengobatan, Mamanah atau ahli panah, Astadipati atau Telik Sandi yang pada zaman modern dikenal sebagai assassin atau mata-mata merangkap pembunuh bayaran, serta tampak adanya komandan perang memimpin dari belakang untuk menganalisa situasi dan menerapkan strategi. Disamping dari keahlian masing-masing pasukan, dari bagian lain Candi Borobudur, terdapat juga pembagian pasukan berdasarkan kendaraan yang dinaiki, seperti pasukan gajah, pasukan berkuda serta pasukan berjalan kaki atau infantri.
Dari kesusateraan Jawa Kuna didapatkan gambaran bahwa dalam perang frontal, pasukan yang maju ke medan perang diiringi oleh tetabuhan. Sebagai contoh dalam kakawin Arjunawiwāha pupuh 23.2--3 digambarkan situasi bagaimana di antara ramainya suara barisan tentara yang bersorak-sorak terdengar bunyi gendang, ketipung (terompet), gong, dan gemuruh tambur (Poerbatjaraka, 1926); (Wiryamartana, 1990).
Selama peperangan, tabuh-tabuhan tersebut terus dibunyikan, ini terlihat dari kalimat pada pupuh 25.5 yang menggambarkan bagaimana bunyi gong dan riuh genderang tidak lagi terdengar karena terkalahkan oleh oleh bunyi perisai berdentang-dentang, gemerincingnya golok, dan gelegar konta mengenai gajah. Ditambah dengan lenguhan orang yang menghembuskan nyawa, yang mengaduh, dan pekikan orang yang menyerang (Poerbatjaraka, 1926); (Wiryamartana, 1990). Hal tersebut dapat terlihat dari relief Candi Panataran dibawah ini.
Wyūha berdasarkan formasi pasukan sendiri ada banyak jenisnya. Menurut Wirjosuparto yang menterjemahkan Kakahwin Bharatayudhha, jenis wyūha terdapat hingga 42 jenis. Diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut ini (Wirjosuparto, 1968):
Kedatangan Islam: Agama dan Konsep Manajemen Modern
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7 (Schwarz, 1994).
Ancaman kehadiran Islam (ideologi baru) abad ke XV Masehi diungkapkan di dalam beberapa sumber, diantaranya dicatat oleh Tome Pirez (Cortesao, 1944) yang menyebutkan masa pemerintahan Sri Jayadewata (Pakwan Pajajaran) di pantai utara (antara lain Cimanuk-Cirebon) Tatar Sunda banyak berdiam orang-orang Islam, namun sejauh itu pengaruhnya belum sampai ke ibukota. Karyasastra Carita Parahiyangan yang disalin abad ke XVI Masehi (Atja l968) memberitakan bahwa saat itu situasi kerajaan aman tentram tidak terganggu musuh gangal (= kasar/ laskar/ tentara) dan musuh alit (= halus/ideologi).
Perubahan Seni Perwayangan
Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-15, membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu pula wayang, telah mengalami masa pembaharuan baik secara bentuk dan cara pergelaran wayang purwa maupun isi dan fungsinya. Pada zaman Demak, nilai-nilai yang dianut menyesuaikan dengan zamannya. Bentuk wayang purwa yang semula realistik proporsional seperti tertera dalam relief candi-candi, distilir menjadi bentuk imajinatif seperti wayang sekarang. Selain itu, banyak sekali tambahan dan pembaruan dalam peralatan seperti kelir atau layar, blencong atau lampu, debog yaitu pohon pisang untuk menancapkan wayang, dan masih banyak lagi.
Para wali dan pujangga Jawa mengadakan pembaruan yang berlangsung terus menerus sesuai perkembangan zaman dan keperluan pada waktu itu. Utamanya, wayang digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Sesuai nilai Islam yang dianut, isi dan fungsi wayang bergeser dari ritual agama Hindu menjadi sarana pendidikan, dakwah, penerangan, dan komunikasi massa. Ternyata wayang yang telah diperbaharui, konstektual dengan perkembangan agama Islam dan masyarakat. Wayang purwa menjadi sangat efektif untuk komunikasi massa dalam memberikan hiburan serta pesan-pesan kepada khalayak.
Keberadaan Islam di Mata Kolonial
Kontrol Belanda atas Nusantara samasekali tidaklah mudah. Selama tiga setengah abad keberadaannya, Belanda menghadapi ratusan pemberontakan dan puluhan lusin konflik sosial dan perang. Resistensi terhadap pemerintah kolonial datang dari beragam etnis, suku dan agama. Namun perlawanan yang paling gigih dan paling ditakuti Belanda adalah pemberontakan yang mengatas namakan Islam. Ketakutan Belanda akan pemberontakan Islam tentu bukan karena kaum Muslim memiliki persenjataan canggih dan memiliki organisasi paramiliter yang kuat, tapi karena solidaritas keagamaan yang mereka galang. Solidaritas ini bisa melibatkan banyak sekali orang yang sukar dibendung (Vlekke, 1943).
Sunan Kalijaga: Pemahaman Akulturasi
Sunan Kalijaga terlahir dengan nama Ki Jaka Said atau dikenal dengan sebutan Raden Said. Pada masa muda nya, ia gemar berjudi, melakukan kejahatan, bermain dadu, kartu, dan taruhan.
Sunan Kalijaga menyebarkan Islam ketika mayoritas penduduk Jawa masih menganut agama Hindu. Sunan Kalijaga melakukan pendekatan budaya dalam penyebaran agama Islam, seperti halnya lirik lagu “Lir Ilir”, pantun, acara-acara rakyat seperti sekaten yang disadur dari istilah Syahadatain, berbagai istilah yang mengakulturasi nilai-nilai Islam ke budaya Hindu (Jawa) seperti Gapura di depan mesjid, seni wayang kulit (shadow puppet play), dan lain sebagainya.
Salah satu contoh lainnya adalah penggunaan kata “Mo-limo” oleh Sunan Kalijaga sebagai penjabaran hal-hal apa saja yang dilarang untuk dikerjakan yaitu madat, minum, main, madon, maling. Istilah Molimo dikenal dengan baik hingga saat sekarang ini, terutama oleh masyarakat Jawa. Pembatasan-pembatasan dengan larangan ini adalah sebuah bukti penggunaan regulasi dalam beraktifitas.
Bentuk pendekatan Sunan Kalijaga ini bisa dibilang kreatif, dengan mencari jembatan di tiap hal di tengah masyarakat Hindu dengan ajaran Islam. Pengertiannya akan kebutuhan masyarakat inilah yang menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh manajemen dalam sejarah Indonesia.
Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959) terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat dan berasal dari keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara juga anggota dari Boedi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai bentuk keprihatinannya terhadap bangsa Indonesia pada masa penjajahan itu.
Ki Hadjar Dewantara, atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ini, terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan istilah “Nusantara” untuk daerah kesatuan Indonesia. Penulis buku Nusantara, Bernard H. M. Vlekke, dengan sengaja menggunakan kata Nusantara ini sebagai penghargaan terbesarnya atas Ki Hadjar Dewantara dan tokoh pergerakan lainnya yang mengagungkan budaya dan khazanah Indonesia.
Nusantara adalah sebuah istilah yang merujuk masa silam Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Sementara wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hadjar Dewantara mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama-sama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Adapun hal-hal yang menarik dari sekolah Taman SIswa ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman semua guru. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:
· Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan kita/guru memberi contoh kepada murid)
Prinsip yang mendasari sekolah Taman Siswa ini menyadari bahwa kecenderungan manusia dalam menerima sesuatu hal yang baru adalah diawali dengan melihat, dan bukanlah dengan pemaksaan dalam konteks pembelajaran. Dengan memberikan contoh yang baik, diharapkan para siswa dapat melihat sosok tauladan dari seorang guru, dan menciptakan kemauannya sendiri untuk belajar dari sang guru.
· Ing Madya Mangun Karso (di tengah-tengah murid kita/guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka)
Konsep gotong-royong atau bekerja sama yang klasik kembali lagi muncul dalam bentuknya yang lain di Indonesia. Dalam kasus ini, Ki Hadjar Dewantara ingin menciptakan suasana team-work dalam kelompok yang terdiri atas siswa-siswa dan guru dan bukanlah guru sebagai pusat otoritas dan bersifat mendominasi dalam penyampaian doktrin-doktrin pembentukan kepribadian yang positif (prakarsa) disamping menyampaikan ilmu pendidikan.
· Tut Wuri Handayani (dan dari belakang kita/guru memberi daya-semangat dan dorongan bagi murid).
Konsep Tut Wuri Handayani pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan konsep “Push, not Pull”. Sebuah konsep lain dari sistem insentif untuk meningkatkan kinerja individual-individual yang terikat dalam organisasi. Untuk mengefektifkan prinsip ini, Ki Hadjar Dewantara menerapkan sebuah konsep yang dinamakan Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.
Kalau di Barat ada “Teori Domein” yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik maka di Tamansiswa ada “Konsep Tringa” yang terdiri dari ngerti (mengetahui), ngrasa (memahami) dan nglakoni (melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkat-kan pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajarinya.
Keberadaan sistem pendidikan tersebut adalah bukti bahwa adanya sistem yang membahas tentang human development dalam sejarah Indonesia. Tampak sekali bahwa Ki Hadjar Dewantara adalah sosok yang sudah memiliki pandangan mengenai hal tersebut. Beliau menciptakan sebuah strategi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja dari sistem pendidikan di Indonesia pada masa itu. Sebuah sistem insentif yang sangat efektif untuk prilaku bangsa Indonesia, bukan hanya pada masanya, tapi hingga saat ini.
Kemudian oleh pihak penerus perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Untuk mengenang jasanya yang begitu besar untuk perkembangan pendidikan Indonesia, tanggal kelahirannya, 2 Mei, hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Indonesia, dan namanya diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara.
Bibliography
Cortesao, A. (1944). The Suma Oriental of Tome Pires and the Book of Fransisco Rodriguez. London: Haklyut Society.
Magetsari, N. (1980). Kemungkinan Agama sebagai Alat Pendekatan dalam Penelitian Arkeolog. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
Mangkudimeja, R. M. (1979). Serat Pararaton. Jakarta: Departemen P&K, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
Manguin, P.-Y. (1994). Southeast Asian Archaeology 1994: Proceedings of the 5th International Conference of the Eurpopean Association of Southeast Asian Archaeologists. Paris: Centre for Southeast Asian Studies, University of Hull.
Muljana, S. (1979). Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara.
Poerbatjaraka, R. (1926). Arjuna-wiwāha. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Schwarz, A. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. 2nd Edition. St. Leonards: NSW: Allen & Unwin.
Subagya, R. (1981). Agama Asli Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan & Cipta Loka Caraka.
Suryani, E. (tahun publikasi tidak diketahui). Pemerintahan Sunda Masa Lampau. Retrieved December 12, 2009, from www.pikiran-rakyat.com: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/ prprint.php?mib=beritadetail&id=102744
Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. (1996). Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tim Wacana Nusantara. (2009, March 2). www.wacananusantara.org. Retrieved December 12, 2009, from Wacana Nusantara: http://www.wacananusantara.org/3/68/Anatomi%20 Pranata%20Ekonomi%20pada%20Masa%20Jawa%20Kuno
Tim Wacana Nusantara. (2009, March 27). www.wacananusantara.org. Retrieved December 12, 2009, from Wacana Nusantara: http://www.wacananusantara.org/content/view/category/ 4/id/75
Vlekke, B. H. (1943). Nusantara: A History of Indonesia. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Wirjosuparto, S. (1968). Kakawin Bharata-Yuddha. Jakarta: Bharata.
Wiryamartana, I. K. (1990). Arjunawiwāha: Seri ILDEP. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
Sumber :
http://www.wacananusantara.org/99/567/management-thought-di-indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar